Jelaskan apa yang dimaksud dengan politik etis? Pertanyaan tersebut merupakan rumusan masalah yang menjadi fokus utama pembahasan pada artikel kali ini. Kita sering mendengar istilah politik etis dan juga politik pintu terbuka. Apakah keduanya memiliki arti dan definisi yang sama? Tentu saja berbeda, pengertian politik etis dan politik pintu terbuka (open door policy) tidaklah sama.
Secara umum, pengertian politik etis bisa diartikan sebagai politik balas budi atau balas jasa sementara pengertian politik pintu terbuka adalah politik kolonial liberal, di mana pihak Belanda hanya mengawasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pihak swasta. Singkatnya, kebijakan politik etis berlangsung setelah adanya sistem tanam paksa dan politik pintu terbuka.
Pengertian Politik Etis
Kembali ke fokus utama mengenai kebijakan politik etis yang dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Dari penjelasan diatas, dapat kita ketahui bahwa pengertian politik etis adalah suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial bertanggungjawab atas kesejahteraan moral bagi pribumi.
Pengertian politik etis sering diartikan sebagai politik balas budi atas apa yang telah diperbuat oleh pemerintah Kolonial Hindia Belanda pada masa sebelumnya, yakni mengenai kebijakan sistem tanam paksa. Kebijakan penanaman tanaman wajib yang harus dilakukan oleh para petani ini sangat menyengsarakan rakyat dan hanya menguntungkan Belanda.
Dari sisi ekonomi, kebijakan tanam paksa sangat menguntungkan Belanda, sementara rakyat menderita karena banyak penyimpangan yang dilakukan. Di tambah lagi ketersediaan bahan pangan seperti padi berkurang, sehingga banyak rakyat yang kelaparan. Maka dari itu, banyak tokoh yang menentang tanam paksa dan menuntut dikeluarkannya kebijakan politik etis.
Berdasarkan penjelasan diatas, kita dapat menganalisis bahwasanya kebijakan sistem tanam paksa merupakan latar belakang politik etis. Lalu apa saja isi dari politik etis? Berikut ini ulasannya..
Isi Politik Etis
Setelah mengetahui pengertian politik etis, lalu kapan kebijakan ini dilakukan dan apa saja isinya? Politik etis atau kebijakan berdasarkan panggilan moral dan hutang budi ditegaskan dalam pidato Ratu Belanda pada tanggal 17 September 1901. Kebijakan yang ditujukan terhadap bumiputra di Hindia Belanda ini memuat 3 gagasan. Adapun isi politik etis antara lain :
- Irigasi : Pemerintah Belanda akan membangun dan memperbaiki irigasi (pengairan) dan bendungan untuk kegiatan pertanian yang dilakukan oleh rakyat.
- Imigrasi : Pemerintah Belanda mengajak penduduk untuk bertransmigrasi.
- Edukasi : Membangun dan memperluas bidang pendidikan dan pengajaran di seluruh Hindia Belanda.
Pelaksanaan Politik Etis
Dari 3 isi politik etis yang sudah disebutkan diatas, apakah pelaksanaannya sesuai dengan apa yang digagas dan direncanakan sehingga benar-benar dapat mensejahterakan rakyat pribumi? Jika dianalisis secara luas, pelaksanaan kebijakan politik etis sebenarnya hanya untuk kepentingan Belanda, dan banyak diselewengkan.
Pelaksanaan politik etis banyak diselewengkan oleh pemerintah Belanda, contohnya seperti irigasi dan imigrasi. Pembangunan dan perawatan irigasi ternyata dalam pelaksanaannya untuk keperluan perkebunan milik Belanda. Sementara kebijakan imigrasi dilakukan untuk kepentingan kerja di perkebunan milik Belanda.
Kemudian dibidang edukasi atau pendidikan dalam pelaksanaannya cukup berperan dalam perluasan dan pengembangan dunia pendidikan serta pengajaran di Hindia Belanda sehingga memunculkan beberapa tokoh intelek yang nantinya berperan dalam organisasi masa pergerakan nasional di Indonesia.
Baca Juga :
- Dampak Politik Etis
- Tujuan Politik Etis
- Dampak Tanam Paksa
Demikian pembahasan mengenai Pengertian Politik Etis Beserta Isi dan Pelaksanaannya. Semoga bermanfaat dan berguna bagi pembaca semua, sehingga dapat menambah wawasan pengetahuan sejarah Indonesia. Baca juga artikel informatif san menarik lainnya.