Apa latar belakang diberlakukannya politik etis di Indonesia? Setelah sebelumnya kita membahas mengenai definisi pengertian politik etis secara lengkap dan sedetail-detailnya, pada kesempatan kali ini kita akan menganalisis latar belakang politik etis yang diterapkan di Indonesia atau Hindia Belanda pada masa itu. Selain itu, beberapa sub pembahasan juga akan kita uraikan meliputi isi, tokoh penggas dan dampaknya.
Sebuah kebijakan tentu memiliki sebab atau faktor penyebab dikeluarkannya kebijakan tersebut, demikian pula latar belakang politik etis atau sering disebut juga sebagai politik balas budi. Kebijakan politik etis dikeluarkan oleh Ratu Belanda pada tanggal 17 September 1901 dalam pidatonya saat pembukaan Parlemen belanda.
Menurutnya, pemerintah Belanda mempunyai panggilan moral dan memiliki hutang budi terhadap rakyat pribumi di Hindia Belanda. Dari pernyataan tersebut, kita dapat menganalisis bahwa terdapat sebuah peristiwa di mana Belanda memanfaatkan rakyat pribumi untuk kepentingan Belanda. Peristiwa tersebut merupakan latar belakang diterapkannya politik etis.
Latar Belakang Politik Etis di Indonesia
Sebelum dikeluarkannya politik etis, banyak kebijakan dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda yang sangat merugikan rakyat bumiputra (Indonesia). Kebijakan-kebijakan yang dimaksud merupakan latar belakang politik etis yang dikeluarkan oleh pemerintah Belanda di Indonesia.
Contohnya seperti sistem tanam paksa yang merupakan kebijakan bagi setiap rakyat yang memiliki tanah harus mewajibkan menanam tanaman wajib sebanyak 1/5 dari total luas tanah sementara bagi yang tidak memiliki tanah diwajibkan bekerja di perkebunan atau pabrik milik pemerintah Hindia Belanda selama 1/5 hari dari jumlah total hari dalam setahun.
Baca Juga : Dampak Tanam Paksa Bagi Indonesia
Kebijakan ini tentu sangat merugikan rakyat bumipura, baik bagi pemilik tanah maupun yang tidak memiliki tanah. Banyak para ahli berpendapat bahwa tanam paksa merupakan kebijakan paling kejam dan menyengsarakan rakyat, bahkan lebih dari apa yang telah dilakukan oleh VOC kongsi dagang Belanda.
Selain tanam paksa, latar belakang politik etis juga disebabkan karena dikeluarkannya kebijakan politik pintu terbuka (sistem ekonomi liberal), dimana perusahaan swasta banyak yang masuk sementara Belanda bertindak sebagai pengawas. Selain itu, penindasan dan penekanan juga menjadi salah satu penyebab dikeluarkannya politik etis.
Rekomendasi Artikel : Latar Belakang Tanam Paksa di Indonesia
Namun ada juga yang berpendapat bahwa latar belakang politik etis disebabkan karena banyaknya tokoh yang menentang penjajahan Belanda di Hindia Belanda (Indonesia) yang dianggap sangat menyengsarakan dan merugikan rakyat, dan hanya menguntungkan Belanda.
Berikut ini kami telah merangkum 5 latar belakang politik etis yang dikeluarkan oleh pemerintah Belanda di Indonesia, meliputi :
- Dampak dari sistem tanam paksa yang menimbulkan kerugian dan penderitaan bagi rakyat Indonesia.
- Diberlakukannya sistem ekonomi liberal masa politik pintu terbuka yang sama sekali tidak memperbaiki kesejahteraan rakyat.
- Tindakan penekanan dan penindasan yang dilakukan Belanda terhadap rakyat Indonesia.
- Pasca tanam paksa dan politik liberal, rakyat banyak yang kehilangan tanahnya.
- Adanya kritik dan tekanan dari kaum intelektual Belanda untuk menentang bentuk penjajahan di Hindia Belanda (Indonesia) serta melakukan balas budi atas apa yang telah didapat sehingga negeri Belanda maju dan sejahtera.
Isi Politik Etis
Setelah mengetahui latar belakang politik etis, lalu apa saja isi gagasan balas budi yang dimaksud? Isi politik etis memuat tiga poin utama yakni :
- Irigasi : pembangunan dan perbaikan sistem irigasi atau pengairan untuk pertanian rakyat.
- Imigrasi : pemerintah Belanda mengajak penduduk untuk berimigrasi.
- Edukasi : memperluas pendidikan yang berlangsung di Hindia Belanda.
Penggagas Politik Etis
Tokoh penggagas politik etis adalah tokoh-tokoh penentang tanam paksa di Indonesia. Buah pemikiran dari isi politik etis merupakan hasil gagasan dari tokoh bernama Van De Venter. Beliau adalah salah satu tokoh penentang sistem tanam paksa sekaligus pencetus kebijakan politik etis (politik balas budi).
Hasil pemikirannya lah yang dituangkan dalam isi politik etis, isinya meliputi irigasi, imigrasi dan edukasi. Gagasannya terkenal dengan sebutan Trilogy Van De Venter.
Dampak Politik Etis
Tujuan politik etis pada dasarnya untuk mengembalikan kekayaan yang telah diambil oleh pemerintah Belanda melalui tiga gagasan yang sudah disebutkan diatas. Namun dalam pelaksanaannya, kebijakan politik etis banyak diselewengkan untuk kepentingan Belanda. Berikut ini beberapa dampak positif dan negatif politik etis, meliputi :
Dampak Positif :
- Edukasi atau pendidikan semakin luas dirasakan oleh rakyat.
- Sehingga memunculkan tokoh intelek atau terpelajar.
Dampak Negatif :
- Sebagian besar sekolah yang didirikan ternyata hanya untuk kaum elit.
- Irigasi yang dibangun dan diperbaiki diselewengkan untuk kepentingan perkebunan milik Belanda.
- Imigrasi yang dilakukan untuk menambah pekerja di perkebunan-perkebunan milik Belanda.
Baca Juga :
Demikian pembahasan mengenai latar belakang politik etis di Indonesia (Hindia Belanda) beserta sub materi meliputi isi, penggagas dan beberapa dampak positif dan negatifnya. Semoga bermanfaat dan berguna bagi pembaca serta jangan lupa baca artikel informatif lainnya. Terimakasih.