Politik Etis : Pengertian, Latar Belakang, Isi, Tujuan dan Dampaknya - Politik etis atau disebut juga dengan nama Politik Balas Budi merupakan sebuah pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial Belanda bertanggung jawab atas kesejahteraan bumiputera (putera bumi/pribumi). Kebijakan politik etis pada awalnya merupakan pemikiran atau gagasan dari tokoh bernama Mr.C.Th. Van Deventer, pemikirannya dikenal dengan "Teori van Deventer".
Beberapa dari kalian mungkin belum mengetahui apa itu pengertian politik etis, apa yang menjadi penyebab atau latar belakang kebijakan politik etis, poin-poin penting isi politik etis, tujuan adanya politik etis dan dampaknya bagi kehidupan bumiputra pada masa itu. Oleh sebab itu, pertanyaan-pertanyaan tersebut akan kita bahas secara lengkap dan rinci pada pembahasan kali ini.
Pengertian Politik Etis
Apa itu politik etis? Secara singkat, pengertian politik etis atau politik balas budi adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Belanda atas segala tindakan yang merugikan pribumi, dan hanya menguntungkan pemerintah Belanda. Kebijakan atau tindakan yang dimaksud adalah akibat terjadinya Sistem Tanam Paksa (Cultuurestelsel) yang dimulai pada tahun 1830.
Baca Juga :
Kebijakan sistem tanam paksa kemudian berakhir pada tahun 1870 setelah dikeluarkannya UU Agraria dan UU Gula. Berakhirnya kebijakan ini disebabkan karena banyaknya penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda dalam hal pelaksanaan. Pelanggaran yang dimaksud yaitu tidak mengikuti aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Hal inilah yang kemudian menyebabkan petani rugi, dan banyak tokoh-tokoh yang menentang kebijakan tanam paksa.
Artikel Terkait :
Latar Belakang Politik Etis
Latar belakang politik etis disebabkan karena muncul kritik-kritik tajam pada abad ke 19 akibat praktek liberalisme yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda di Nusantara. Berbagai kritik muncul dari tokoh-tokoh yang berasal dari Belanda, contohnya seperti Baron Van Hovel, Eduard Dous Dekker, Van Deventer, dan Frnas Van De Pute. Ada tokoh yang berpendapat bahwa kekayaan dan kejayaan Belanda tidak lepas dari tindakan kolonialisme di wilayah Nusantara (Indonesia), maka sepantasnya pemerintah Belanda mengembalikan kekayaan tersebut.
Seperti yang kita ketahui, kedudukan Belanda di Nusantara bermula ketika kedatangan armada di bawah pimpinan Cornelis de Houtman di Banten pada tahun 1596. Pada perkembangan selanjutnya banyak pedagang-pedagang Belanda yang berdatangan. Kemudian pemerintah Belanda membentuk kongsi/persekutuan dagang bernama VOC (Vereeningde Oost-indische Compagnie).
Baca : Tujuan Dibentuknya VOC
Dengan hak-hak istimewa yang diberikan oleh pemerintah Belanda, VOC kemudian berusaha memonopoli seluruh perdagangan di wilayah Nusantara. Hal ini tentu saja menimbulkan perlawanan-perlawanan rakyat di berbagai daerah melawan VOC. Kongsi dagang Belanda ini kemudian dibubarkan setelah banyaknya pegawai-pegawai VOC melakukan praktek curang, seperti korupsi.
Penjajahan Belanda kemudian dilanjutkan dengan dikeluarkannya sistem tanam paksa. Kebijakan ini dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes Van Den Bosch. Peraturan sistem tanam paksa yaitu mewajibkan setiap desa untuk menanam tanaman wajib sebesar 20% dari total tanaman yang ditanam. Tanaman wajib yang dimaksud meliputi tebu, kopi, tarum dan komoditas ekspor lainnya. Kebijakan inilah yang kemudian menjadi latar belakang politik etis atau politik balas budi.
Baca : Hak-Hak Istimewa VOC
Baca : Hak-Hak Istimewa VOC
Isi Politik Etis
Seperti yang sudah disinggung diatas, isi kebijakan politik etis merupakan gagasan atau buah pemikiran dari tokoh bernama Van Deventer. Pemikirannya ia sampaikan dalam karangan berjudul Eeu Ereschuld (Hutang Budi), yang kemudian diterbitkan di majalah De Gids. Adapun isi politik etis meliputi 3 gagasan, yaitu irigasi, emigrasi dan edukasi. Berikut ini penjelasannya.
1. Irigasi atau Pengairan
Pemerintah Belanda akan membangun dan memperbaiki pengairan (irigasi) dan bendungan untuk keperluan pertanian. Kebijakan pertama ini kemudian diselewengkan oleh Belanda dengan membangun irigasi untuk kepentingan kebun-kebun Belanda, bukan lahan pertanian masyarakat pribumi.
2. Imigrasi
Mengajak penduduk untuk berteransmigrasi. Kebijakan kedua dari isi politik etis ini juga disalahgunakan. Belanda melakukan emigrasi dengan memindahkan penduduk ke daerah perkebunan Belanda dengan tujuan untuk dijadikan pekerja rodi.
3. Edukasi atau Pendidikan
Dengan adanya politik etis atau politik balas budi, sejak tahun 1900 berdiri sekolah-sekolah, baik untuk para priyayi maupun rakyat biasa. Pendidikan merata hampir di daerah-daerah. Namun disisi lain, Belanda memanfaatkan golongan terpelajar untuk dipergunakan sebagai pegawai. Sisi positifnya, banyak bermunculan golongan terpelajar atau cendikiawan yang nantinya menjadi pelopor pergerakan nasional Indonesia.
Baca Juga :
Tujuan Politik Etis
Tujuan politik etis ada dua versi yakni menurut pandangan pemerintah Belanda dan pihak Indonesia. Secara resmi, tujuan kebijakan politik etis adalah untuk membalas jasa atas kebijakan tanam paksa yang telah dilakukan pemerintah Hindia Belanda yang kemudian berhasil membuat Belanda keluar dari krisis moneter pada saat itu.
Kemudian dilihat dari sisi yang lain, tujuan politik etis yaitu untuk menciptakan kaum terpelajar/terdidik agar bisa dimanfaatkan untuk kepentingan Belanda, contohnya sebagai pegawai Belanda untuk menjalankan fungsi-fungsi administratif rendahan di Hindia Belanda. Namun disisi lain, adanya politik etis kemudian memunculkan tokoh-tokoh penting yang dimasa-masa berikutnya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.
Dampak Politik Etis
1. Bidang Infrastruktur
Dampak politik etis yang sangat dirasakan oleh masyarakat pada saat itu adalah dibidang infrastruktur. Contohnya seperti pembangunan bendungan, irigasi yang pada perkembangan selanjutnya setelah Indonesia merdeka dapat dimanfaatkan untuk pengairan pertanian.
Selain bendungan dan irigasi, infrastruktur transportasi berupa rel kereta api juga bermanfaat untuk memperlancar perpindahan manusia dan barang-barang. Infrastruktur di bidang pendidikan juga banyak dibangun. Contohnya seperti SD (Hollandsch Indlandsche School), setingkat SMP (Meer Uitgebreid Lagare Onderwijs), setingkat SMU (Algemeene Middlebare School) dan sekolah guru (Kweek School).
2. Munculnya Kaum Terpelajar
Adanya fasilitas sekolah, banyak pribumi dari kalangan priyayi dan rakyat biasa yang kemudian memperoleh pendidikan. Hal ini kemudian memunculkan tokoh-tokoh terpelajar atau cendikiawan. Namun perlu digaris bawahi, makin banyaknya kaum terpelajar bukan semata-mata karena adanya politik etis. Sebab pada akhir abad ke 19 sudah juga dibuka sekolah-sekolah yang menghasilkan tokoh-tokoh pergerakan.
Contohnya Wahidin Sudirohusodo, Kartini, Dewi Sartika, Maria Walanda Maramis, dan lain-lain. Tokoh-tokoh tersebut merupakan pejuang atas jasanya mendirikan sekolah-sekolah wanita pada saat itu.
Artikel Terkait, Baca Juga :
Demikian rangkuman materi mengenai Politik Etis : Pengertian, Latar Belakang, Isi, Tujuan dan Dampaknya, semoga bermanfaat bagi pembaca semua. Sumber referensi : Drs. G. Moedjanto, M.A. 1988. Indonesia Abad ke 20 Jilid 1, Dari Kebangkitan Nasional Sampai Linggarjati. Yogyakarta : Kanisius.