Pengertian Orde Baru, Latar Belakang, Tujuan dan Kebijakan Rangkuman Lengkap dan Singkat - Bagi Anda yang mengalami seluk beluk kehidupan pada masa ORBA (Orde Baru), tentu paham sedikit tentang ciri khas kehidupan pemerintahan pada saat itu atau masa Presiden Soeharto berkuasa.
Periode Orde Baru merupakan salah satu periode sejarah Indonesia yang dimulai sejak berakhirnya masa pemerintahan Presiden Ir Soekarno. Periodisasi sejarah Indonesia sendiri dimulai dari Zaman Penjajahan VOC, Penjajahan Pemerintah Belanda, Jepang, masa Kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru dan sekarang Orde Reformasi.
Periode Orde Baru merupakan salah satu periode sejarah Indonesia yang dimulai sejak berakhirnya masa pemerintahan Presiden Ir Soekarno. Periodisasi sejarah Indonesia sendiri dimulai dari Zaman Penjajahan VOC, Penjajahan Pemerintah Belanda, Jepang, masa Kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru dan sekarang Orde Reformasi.
Pengertian Orde Baru
Secara umum arti definisi Orde Baru adalah sebutan bagi pemerintahan masa Soeharto, Presiden kedua Indonesia, setelah menggantikan Ir Soekarno. Pengertian Orde Baru adalah suatu tatanan kehidupan rakyat, bangsa dan negara yang diletakkan kembali pada pelaksanaan Pancasila dan UUD 45 secara murni dan konsisten.
Artinya dengan landasan Pancasila dan UUD 1945 serta semangat jiwa, Orde Baru siap mengabdi kepada negara dengan sikap dan tekad yang kuat demi kepentingan rakyat dan nasional.
Artinya dengan landasan Pancasila dan UUD 1945 serta semangat jiwa, Orde Baru siap mengabdi kepada negara dengan sikap dan tekad yang kuat demi kepentingan rakyat dan nasional.
Pengertian Orde Baru Menurut Para Ahli
Pengertian Orde Baru menurut beberapa tokoh :
1. Menurut Khan
Orde Baru adalah sebuah perubahan pokok dalam sebuah sistem birokrasi yang bertujuan untuk merubah struktur, tingkah laku, dan keberadaan dan kebiasaan yang telah lama. Dengan adanya orde baru ini akan menjadi sebuah hal yang ada menjadi sebuah harapan yang lebih baik dari sebelumnya.
Baca : Sistem Pemerintahan Masa Orde Baru
Baca : Sistem Pemerintahan Masa Orde Baru
2. Menurut Nugroho Notosusanto
Pengertian Orde Baru beserta ciri-ciri dan hakekatnya, antara lain :
- Orde baru menginginkan suatu tata susunan yang lebih stabil, berdasarkan kelembagaan dan bukan tata susunan yang dipengaruhi oleh oknum-oknum yang mengembangkan kultur individu akan tetapi orde baru tidak menolak kepemimpinan dan pemerintahan yang kuat, malahan menghendaki ciri-ciri demikian dalam masa peralihan dan pengembangan.
- Orde baru menghendaki diutamakannya kepentingan nasional, walaupun tidak meninggalkan ideologi perjuangan anti kolonialisme dan anti imperialisme.
- Orde baru menghendaki suatu tata berfikir yang lebih realitas dan pragmatis, walaupun tidak meninggalkan idealisme perjuangan.
- Orde baru menghendaki penguatan konsolidasi.
Latar Belakang Lahirnya Orde Baru
Latar belakang lahirnya Orde Baru dimulai ketika diterbitkannya Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret pada tahun 1966. Surat yang diberikan oleh Ir. Soekarno kepada Letjen Soeharto ini digunakan sebagai legalitas berdirinya Orde Baru. Kelahiran Supersemar akibat serangkaian peristiwa yang terjadi pada 11 Maret 1966.
Pada saat sidang Kabinet Dwikora yang dipimpin oleh Presiden Soekarno berlangsung, ditengah-tengah acara adjudan presiden melaporkan bahwa terdapat beberapa pasukan di sekitar istana dengan identitas tidak jelas. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Ir Soekarno kemudian pergi meninggalkan sidang menuju Istana Bogor.
Sebelum pergi, Ir Soekarno menyerahkan pimpinan sidang kepada Dr. Johannes Leimena yang saat itu merupakan Wakil Perdana Menteri II. Saat perjalanan menuju ke Istana Bogor, Ir Soekarno didampingi oleh Dr. Subandiro (Waperdam I) dan Chaerul Saleh (Waperdam III).
Setelah sidang berakhir, Waperdam II kemudian segera menyusul ke Istana Bogor. Di tempat lain, 3 perwira tinggi antara lain Mayjen Basuki Rachmad, Brigjen Amir Machmud dan Brigadir M. Yusuf melakukan pertemuan dengan Letjen Soeharto dengan tujuan meminta izin untuk bertemu Presiden Soekarno.
Sebelum pergi, Ir Soekarno menyerahkan pimpinan sidang kepada Dr. Johannes Leimena yang saat itu merupakan Wakil Perdana Menteri II. Saat perjalanan menuju ke Istana Bogor, Ir Soekarno didampingi oleh Dr. Subandiro (Waperdam I) dan Chaerul Saleh (Waperdam III).
Setelah sidang berakhir, Waperdam II kemudian segera menyusul ke Istana Bogor. Di tempat lain, 3 perwira tinggi antara lain Mayjen Basuki Rachmad, Brigjen Amir Machmud dan Brigadir M. Yusuf melakukan pertemuan dengan Letjen Soeharto dengan tujuan meminta izin untuk bertemu Presiden Soekarno.
Setelah mendapat izin, di hari itu juga ketiga perwira tinggi ini segera menuju ke Bogor, menemui presiden dan melaporkan kondisi di Ibukota Jakarta serta meyakinkan bahwasanya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia khususnya Angkatan Darat dalam kondisi siap siaga. Mereka juga memohon supaya Presiden Soekarno bertindak tegas dalam mengambil tindakan untuk mengatasi keadaan ini.
Baca juga: Sistem Pemerintahan Masa Orde Baru
Dikeluarkannya SuperSemar, Surat Perintah 11 Maret
Presiden Soekarno kemudian mengeluarkan surat perintah yang ditujukan kepada Letjend Soeharto (Menteri Panglima Angkatan Darat). Isinya untuk mengambil tindakan tegas agar menjamin keamanan, ketenangan dan stabilitas pemerintah demi keutuhan bangsa dan negara. Surat perintah ini kemudian dikenal sebagai Supersemar.
Secara singkat, akhirnya pada 22 Februari 1967 Presiden Soekarno menyerahkan kekuasaan kepada Jenderal Soeharto agar supaya mengatasi situasi konflik yang semakin memanas. Penyerahan kekuasaan ini tertuang dalam pengumuman Presiden Mandataris MPRS.
Dasar dari pengumuman ini yaitu Ketetapan MPRS No. XV/MPRS/1966 yang menyatakan apabila presiden berhalangan, pemegang surat perintah 11 Maret 1966 berfungsi sebagai pemegang jabatan presiden.
Dasar dari pengumuman ini yaitu Ketetapan MPRS No. XV/MPRS/1966 yang menyatakan apabila presiden berhalangan, pemegang surat perintah 11 Maret 1966 berfungsi sebagai pemegang jabatan presiden.
Selanjutnya pada tanggal 7 sampai 12 Maret 1967 diadakan sidang istimewa MPRS di Jakarta, hasil sidang tersebut memutuskan secara resmi bahwa Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia hingga terpilihnya presiden oleh MPR melalui hasil pemilihan umum.
Baca selengkapnya: Isi TAP MPRS 1966
Baca selengkapnya: Isi TAP MPRS 1966
Tujuan Lahirnya Orde Baru
Tujuan awal Orde Baru adalah untuk meletakkan kembali tatanan seluruh kehidupan bangsa, negara dan rakyat pada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, tujuan lainnya adalah mengatasi situasi konflik yang mengancam keutuhan bangsa. Artikel terkait: Tugas Pokok Kabinet Ampera Masa Orde Baru
Kebijakan Pada Masa Orde Baru
Berikut ini rangkuman kebijakan pada masa pemerintahan presiden Soeharto di bidang politik, ekonomi dan sosial.
1. Kebijakan Politik Masa Orde Baru
Pertama, pembubaran PKI beserta organisasi-organisasi sayapnya, dan membersihkan DPR atau MPR dari unsur partai komunis tersebut. Kedua, Penyederhanaan parpol dari 10 menjadi 3 dan meresmikan peran militer dalam pemerintahan. Ketiga, Pelaksanaan pemilu pertama kali yang dilakukan pada tahun 1971.
Keempat, Wilayah Irian Barat dan Timor Timur disahkan menjadi bagian dari Republik Indonesia. Kelima, mengakui negara Singapura, memulihkan hubungan dengan Malaysia, kembali menjadi anggota PBB dan menggagas berdirinya ASEAN. Baca juga: Latar Belakang Integrasi Timor Timur ke Indonesia
Keempat, Wilayah Irian Barat dan Timor Timur disahkan menjadi bagian dari Republik Indonesia. Kelima, mengakui negara Singapura, memulihkan hubungan dengan Malaysia, kembali menjadi anggota PBB dan menggagas berdirinya ASEAN. Baca juga: Latar Belakang Integrasi Timor Timur ke Indonesia
2. Kebijakan Ekonomi Pemerintahan Orde Baru
Kebijakan ekonomi yang dilakukan pada masa Orde Baru bertujuan untuk pemerataan ekonomi rakyat, pemerintah melaksanakan program trilogi pembangunan di seluruh Indonesia. Selain itu, membuat program Repelita atau singkatan dari Rencana Pembangunan Lima Tahun.
Repelita dimulai pada tahun 1969 sampai 1994, salah satu keberhasilan kebijakan ekonomi ini adalah terjadinya swasembada beras pada tahun 1984, sehingga meningkatkan ekonomi nasional. Baca selengkapnya: Kebijakan Ekonomi Masa Orde Baru
Repelita dimulai pada tahun 1969 sampai 1994, salah satu keberhasilan kebijakan ekonomi ini adalah terjadinya swasembada beras pada tahun 1984, sehingga meningkatkan ekonomi nasional. Baca selengkapnya: Kebijakan Ekonomi Masa Orde Baru
3. Kebijakan Sosial Masa Orde Baru
Beberapa kebijakan sosial dikeluarkan oleh pemerintah pusat pada masa Presiden Soeharto untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, seperti : Gerakan Wajib Militer, Program Keluarga Berencana, Transmigrasi dan Gerakan Orang Tua Asuh.
Nah, demikian pembahasan terkait dengan Pengertian Orde Baru, Latar Belakang, Tujuan dan Kebijakan. Semoga bermanfaat bagi pembaca semua. Baca juga: Tujuan Revolusi Hijau Masa Orde Baru