Isi Tap MPRS No IX/XXV/XVIII/XIII Tahun 1966 - Mulai bulan April, Angkatan Darat (AD) melancarkan gerakan kembali ke UUD '45 secara murni dan konsekuen, yang kemudian mendapat bentuk sebagai Orde Baru (Orba) lawan dari Orde Lama (Orla) yaitu orde yang telah menyelewengkan Pancasila dan UUD '45.
Sebagai langkah lanjutannya diusahakan penyusunan kembali MPRS dengan membersihkan anasir-anasir Gestapu PKI. Sesudah lembaga tertinggi Negara tersusun kembali ditetapkanlah tanggal sidangnya yaitu dari 20 Juni - 5 Juli 1966 di bawah ketuanya Jenderal Nasution.
Isi TAP MPRS Tahun 1966
Lalu, hasil sidang MPRS berisi tentang apa? berikut hasil Tap MPRS yang isinya mengesahkan dan mengukuhkan beberapa tokoh maupun organisasi pada saat itu, meliputi :
# TAP No.IX/MPSR/1966
Berisi pengukuhan Super Semar (surat perintah sebelas maret). Dengan demikian maka Presiden Soekarno tidak bisa mencabutnya.
# TAP No.XXV/MPSR/1966
Berisi pengukuhan atas pembubaran PKI (Partai Komunis Indonesia) dan ormas-ormasnya serta larangan penyebaran ajaran Marxisme Komunisme di Indonesia.
# TAP No.XVIII/MPSR/1966
Berisi pencabutan TAP No.III/MPRS/1963 yang berisi pengangkatan Soekarno sebagai Presiden Seumur Hidup.
# TAP No.XIII/MPSR/1966
Berisi pemberian kekuasaan kepada Jenderal Soeharto untuk membentuk Kabinet Ampera dengan tujuan pokok Dwidharma dan programnya Catur Karya.
Dwidharma bertujuan untuk :
- Menciptakan kestabilan politik
- Kedua untuk kestabilan ekonomi
Kemudian isi program Catur Karya antara lain :
- Merencanakan dan melaksanakan pemilu.
- Menjalankan politik luar negeri bebas aktif
- Memenuhi sandang pangan
- Melanjutkan perjuangan melawan kolonialisme dan imperialisme.
Kemudian pada sidang umum MPRS tahun 1966 Presiden Soekarno diminta memberi pertanggungjawaban atas terjadinya pemberontakan Gestapu (Gerakan September Tiga Puluh) atau yang sekarang kita kenal dengan G30S/PKI, yang menimbulkan kemerosotan ekonomi dan moral.
Presiden Soekarno memenuhi permintaan MPRS itu dalam pidatonya pada tanggal 22 Juni 1966 yang diberi judul Nawaksara. Pihak MPRS kurang puas dengan Nawaksara karena tidak jelas dan Presiden tetap tidak mau mengutuk Gestapu PKI, karena itu MPRS minta agar Presiden mau memberi pelengkap atas Nawaksara.
Baca Juga :
Baca Juga :