Kebijakan Fiskal – Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengertian kebijakan fiskal, fungsi kebijakan fiskal, macam-macam kebijakan fiskal dan contoh kebijakan fiskal. Seperti yang kita ketahui, kebijakan fiskal dan kebijakan moneter sering digunakan pemerintah dalam mengelola perekonomian negara.
Kedua kebijakan ini menyangkut masalah pengelolaan permintaan dengan tujuan mempertahankan produksi nasional suatu perekonomian yang mendekati tingkat kesempatan kerja penuh dan tingkat harga barang dan jasa pada tingkat saat ini. Berikut ini pembahasan mengenai pengertian kebijakan fiskal, beserta fungsi, macam-macam dan contohnya.
Kebijakan Fiskal
Arti atau pengertian kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan cara meningkatkan atau menurunkan penerimaan negara atau pengeluaran negara dengan tujuan mempengaruhi tinggi-rendahnya tingkat pendapatan nasional. Berikut ini pengertian kebijakan fiskal menurut para ahli, fungsi kebijakan fiskal, macam-macam kebijakan fiskal dan contohnya.
Pengertian Kebijakan Fiskal
Menurut J.M. Keynes, kebijakan fiskal sangat penting untuk mengatasi pengangguran yang relatif serius. Melalui kebijakan fiskal, pengeluaran agregat dapat ditambah dan langkah ini menaikkan pendapatan nasional dan tingkat penggunaan tenaga kerja.
Di bidang perpajakan langkah yang perlu dilaksanakan adalah mengurangi pajak pendapatan. Pengurangan pajak ini akan menambah kemampuan masyarakat dalam membeli barang atau jasa dan akan meningkatkan pengeluaran agregat.
Baca Juga : Kondisi Ekonomi Indonesia Awal Kemerdekaan
Fungsi Kebijakan Fiskal
Pengeluaran agregat dapat ditingkatkan lagi dengan cara menaikkan pengeluaran pemerintah terutama pos pembelian barang/jasa yang diperlukan atau untuk menambah investasi pemerintah. Dengan demikian, kebijakan fiskal berfungsi untuk mengendalikan perekonomian dan bersama-sama dengan kebijakan moneter bermanfaat untuk meningkatkan pendapatan nasional.
Macam-Macam Kebijakan Fiskal
Kebijakan fiskal dapat dibagi menjadi dua, yakni kebijakan fiskal stabilistator otomatis dan kebijakan fiskal diskresioner.
A. Kebijakan Fiskal Stabilistator Otomatis
Di negara-negara yang maju kebijakan fiskalnya, sistem kebijakan fiskal memiliki peralatan stablistator otomatis. Peralatan yang dimaksud adalah pajak dan pengeluaran yang dikategorikan dalam transfer payment.
1). Perubahan Penerimaan Pajak Otomatis
Penerimaan pajak terutama berasal dari pajak penghasilan perorangan dan pajak penghasilan perusahaan. Perubahan pajak mungkin merupakan obat yang paling tepat untuk mengatasi perubahan ekonomi yang tidak diharapkan.
Jika output menurun, penerimaan pajak secara otomatis akan menurun sehingga penerimaan dan pengeluaran perorangan atau turut berkurang. Pada masa inflasi, peningkatan penerimaan pajak akan menurunkan penerimaan perorangan, menekan pengeluaran konsumsi, mengurangi permintaan target, dan memperlambat kenaikan harga dan upah.
2). Tunjangan Pengangguran dan Pembayaran Transfer
Negara-negara maju memiliki suatu sistem pembayaran tunjangan (transfer payment) yang terperinci dan dirancang untuk melengkapi pendapatan dan mengurangi kesulitan ekonomi. Salah satu contoh penting adalah tunjangan pengangguran.
Ketiga seseorang terkena PHK, ia akan menerima tunjangan ini dan ketika ia mendapatkan pekerjaan kembali, tunjangan ini dihentikan. Tunjangan pengangguran ini berfungsi sebagai stabilistator di saat pekerja kehilangan pekerjaannya sehingga kondisi perekonomian dapat distabilisasi.
B. Kebijakan Fiskal Diskresioner
Kebijakan fiskal diskresioner adalah kebijakan fiskal yang digunakan pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang sedang dihadapi. Kebijakan ini diartikan sebagai langkah-langkah pemerintah untuk mengubah pengeluaran atau penguatan pajak dengan tujuan untuk mengurangi gerak turun tingkat kegiatan ekonomi dari waktu ke waktu.
Selain itu, untuk menciptakan tingkat kegiatan ekonomi dengan tingkat kesempatan kerja yang tinggi, tidak menghadapi masalah inflasi dan selalu mengalami pertumbuhan yang memuaskan. Alat yang dapat digunakan oleh pemerintah dalam menjalankan kebijakan fiskal diskresioner adalah sebagai berikut :
1). Membuat Perubahan atas Pengeluaran Pemerintah
Arah dari perubahan pengeluaran pemerintah tergantung kepada masalah yang dihadapi. Di saat perekonomian berada pada tingkat tenaga kerja penuh, pengangguran yang terjadi cukup tinggi. Untuk itu, pemerintah harus berusaha untuk meningkatkan tingkat kegiatan ekonomi.
Selai meningkatkan kegiatan ekonomi, mengurangi pengangguran juga harus dilakukan. Yaitu dengan langkah-langkah yang akan menaikkan pengeluaran agregat. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah dapat memilih beberapa alternatif, antara lain :
- Menaikkan pengeluarannya, tapi tidak membuat perubahan apapun atas pajak yang dipungutnya.
- Mempertahankan tingkat pengeluarannya, tetapi menurunkan pajak yang dipungut.
- Menaikkan pengeluaran dan menurunkan pajak yang dipungut.
- Pengeluaran pemerintah dan pajak dinaikkan dengan kenaikan yang sama besarnya agar pendapatan dan pengeluaran pemerintah tetap seimbang.
Di saat perekonomian mengalami inflasi, langkah yang harus dilakukan pemerintah adalah sebagai berikut.
- Mengurangi pengeluaran sehingga tekanan inflasi bisa dikurangi.
- Menaikkan pajak.
- Mengurangi pengeluaran sekaligus kenaikan pajak yang dipungut.
- Mengurangi pengeluaran dan pajak yang dipungut dengan jumlah yang sama besar.
2). Membuat Perubahan Sistem Pemungutan Pajak
Di saat terjadi pengangguran yang cukup serius, maka langkah yang harus dilakukan pemerintah adalah mengurangi pajak pendapatan untuk orang pribadi. Pengurangan pajak ini akan menambah kemampuan masyarakat dalam membeli barang/jasa sehingga meningkatkan pengeluaran agregat dan seterusnya akan menyerap para pengangguran tersebut.
3). Mengadakan Pinjaman Pemerintah
Pinjaman pemerintah dapat berupa pinjaman dana dari bank sentral, pinjaman masyarakat dalam negeri dan luar negeri.
- Pinjaman pemerintah terhadap bank sentral biasanya diupayakan dengan penciptaan uang inti.
- Pinjaman dari masyarakat yaitu pemerintah meminjam dana masyarakat melalui bank sentral dengan memberikan obligasi sebagai jaminan tanda berutang.
Contoh Kebijakan Fiskal
Langkah-langkah di bidang fiskal pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan penerimaan negara dan melakukan berbagai penghematan yang diikuti dengan peningkatan disiplin anggaran. Langkah-langkah tersebut antara lain adalah sebagai berikut.
- Meningkatkan penerimaan pajak barang mewah, cukai tembakau.
- Menghapuskan pengecualian PPN.
- Meningkatkan proporsi tanah dan bangunan yang terkena pajak bagi usaha perkebunan dan kehutanan menjadi 40%.
Baca Juga :
1. Sumber-Sumber Penerimaan Negara dan Daerah
2. Macam-Macam Kebijakan Anggaran dan Contohnya
3. Pengertian, Fungsi dan Tujuan APBN dan APBD
2. Macam-Macam Kebijakan Anggaran dan Contohnya
3. Pengertian, Fungsi dan Tujuan APBN dan APBD
Itulah rangkuman materi tentang Kebijakan Fiskal meliputi pengertian, fungsi, macam-macam dan contohnya. Semoga bermanfaat bagi pembaca semua, kurang lebih kami mohon maaf. Sekian, terima kasih.