Isi Trilogi Pembangunan - Tujuan pembangunan nasional pada masa ORBA atau Orde Baru adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, baik dari aspek material (berwujud) maupun spiritual (tidak berwujud). Sementara itu, pelaksanaan pembangunan berdasarkan 3 landasan.
Pertama, landasan idiil (Pancasila), kedua landasan konstitusional (UUD 1945) dan ketiga landasan operasional (GBHN). Pelaksanaan pembangunan mencakup seluruh aspek, mengacu pada program Trilogi Pembangunan yang merupakan wacana pembangunan nasional masa pemerintahan orde baru.
Pertama, landasan idiil (Pancasila), kedua landasan konstitusional (UUD 1945) dan ketiga landasan operasional (GBHN). Pelaksanaan pembangunan mencakup seluruh aspek, mengacu pada program Trilogi Pembangunan yang merupakan wacana pembangunan nasional masa pemerintahan orde baru.
Isi Trilogi Pembangunan
Dapat disimpulkan, pengertian Trilogi Pembangunan adalah wacana pembangunan nasional yang direncanakan oleh pemerintahan Presiden Soeharto sebagai landasan untuk menentukan kebijakan ekonomi, politik dan sosial dalam pelaksanaan pembangunannya. Dari namanya kita sudah dapat mengetahui, ada isi poin penting dari Trilogi Pembangunan.
Berikut ini isi Trilogi Pembangunan, meliputi :
- Pemerataan pembangunan dan hasil hasilnya.
- Pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
- Stabilitas Nasional yang dinamis.
Analisis isi Trilogi Pembangunan
Poin Pertama : Pemerataan pembangunan secara bertahap, artinya dilakukan dalam jangka waktu tertentu yang sudah ditetapkan, melalui beberapa tahap yang harus dilewati serta harus berkesinambungan.
Poin Kedua dan Ketiga : Pembangunan merata tidak mungkin dapat dicapai tanpa adanya pertumbuhan ekonomi tinggi, begitu juga pertumbuhan ekonomi tidak dapat dicapai tanpa adanya stabilitas nasional. Jadi, Trilogi pembangunan harus seimbang dan saling berkaitan antara satu dengan lainnya.
Baca : Latar Belakang Lahirnya Orde Baru
Baca : Latar Belakang Lahirnya Orde Baru
Kontroversi Pelaksanaan Trilogi Pembangunan
- Upaya dalam pelaksanaan stabilitas politik menghasilkan peraturan (regulasi) yang mengendalikan kebebasan pers dan aksi mahasiswa. Salah satunya, UU tentang partai politik dan organisasi massa.
- Pelaksanaan pemerataan hasil mengakibatkan munculnya jalur distributif mitra pengusaha besar dan kecil serta kredit usaha tani.
- Pertumbuhan ekonomi yang tinggi mengakibatkan hutang luar negeri semakin banyak, disebabkan karena banyak investor asing menanamkan modal.