Bagaimana situasi kondisi politik pada masa demokrasi liberal di Indonesia? Situasi politik Indonesia sebelum pemilu tahun 1955 menunjukkan beberapa perbedaan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pertama, Indonesia menganut sistem multi partai. Hal ini bertujuan untuk menampung aspirasi masyarakat untuk berpolitik.
Kedua, salah satu akibat dari sistem multi partai tersebut adalah terjadinya persaingan di antara partai politik. Partai yang memiliki banyak suara di parlemen akan menjadi mayoritas, sedangkan yang suaranya sedikit menjadi partai oposisi. Tidak jarang sering terjadi pergantian kabinet/pemerintahan akibat persaingan antar partai mayoritas dan oposisi.
 |
| Demokrasi Liberal |
Kondisi Politik Masa Demokrasi Liberal
Setelah kembali dibentuk negara kesatuan, sistem demokrasi yang dianut adalah demokrasi liberal, sistem pemerintahannya adalah kabinet parlementer. Dengan menganut demokrasi liberal, maka perkembangan politik di Indonesia diberi ruang seluas-luasnya. Dari tahun 1950 hingga 1959, terdapat 7 kabinet yang memerintah. Untuk lebih jelasnya, berikut ini kabinet-kabinet masa Demokrasi liberal, :
1. Kabinet Natsir (7 September 1950 s.d. Maret 1951)
Kabinet Mohammad Natsir disebut dengan Zaken Kabinet. Kabinet ini diusung oleh partai inti yaitu Masyumi. Berlangsungnya masa Kabinet Natsir tidak terlalu lama. Tepat pada tanggal 21 Maret 1951 kabinet ini menyerahkan mandatnya setelah adanya mosi pembubaran dan pembekuan DPRD Sementara. Penyebab lain lengsernya kabinet ini adalah seringnya mengeluarkan Undang-Undang Darurat yang kemudian mendapat kritikan dari partai oposisi.
Baca Selengkapnya: Program Kerja Kabinet Natsir dan Susunan Keanggotaannya
2. Kabinet Sukiman (April 1951 – Februari 1952)
Kabinet Sukiman merupakan koalisi antara Masyumi dengan PNI (Partai Nasional Indonesia). Beberapa gangguan keamanan muncul saat pada masa kabinet Sukiman. Contohnya seperti pemberontakan DI/TII di beberapa wilayah di Indonesia, dan RMS (Republik Maluku Selatan).
Kabinet Sukiman kemudian jatuh karena penandatanganan Mutual Security Act (MSA). Perjanjian ini berisi kerjasama keamanan dan ekonomi yang dianggap lebih condong ke pihak Blok Barat.
Baca Selengkapnya: Program Kerja Kabinet Sukiman dan Susunan Keanggotaannya
3. Kabinet Wilopo (April 1952 – Juni 1952)
Kabinet Wilopo didukung oleh partai PNI, Masyumi, dan PSI. Peristiwa penting yang terjadi semasa pemerintahannya adalah terjadi peristiwa 17 Oktober 1952 yaitu tuntutan rakyat yang didukung oleh Angkatan Darat yang dipimpin oleh Nasution, agar DPR sementara dibubarkan diganti dengan parlemen baru.
Sedangkan peristiwa Tanjung Morawa di Sumatera Timur mencakup persoalan perkebunan asaing di Tanjung Morawa. Peristiwa Tanjung Morawa merupakan salah satu penyebab jatuhnya Kabinet Wilopo.
Baca Selengkapnya: Program Kerja Kabinet Wilopo dan Susunan Keanggotaannya
4. Kabinet Ali Sastroamijoyo I (Tanggal 31 Juli 1953 s.d. 24 Juli 1955)
Kabinet ini merupakan koalisi antara partai PNI dan PIR (Partai Indonesia Raya). Kabinet Ali I dikenal dengan nama Kabinet Ali Wongso (Ali Sastroamijoyo dan Wongsonegoro). Contoh prestasi yang berhasil dicapai oleh Kabinet Ali I adalah terlaksannya KAA (Konferensi Asia Afrika) pada tanggal 18 hingga 24 April. Kabinet ini kemudian jatuh karena masalah pergantian Pimpinan Angkatan Darat (Peristiwa 27 Juni 1945).
Baca Selengkapnya : Program Kerja Kabinet Ali Sastroamijoyo I dan Susunan Keanggotaannya
5. Kabinet Burhanudin Harahap (Tanggal 12 Agustus 1955 s.d. 3 Maret 1956)
Kabinet ini dipimpin oleh Burhanudin Harahap dengan partai inti dari Masyumi. Program kerja utama kabinet ini adalah perjuangan pengembalian Irian Barat. Penyelenggaraan pemilu pertama pada tahun 1955 adalah salah satu pencapaian/keberhasilan yang diraih oleh kabinet Burhanudin Harahap. Kemudian karena terjadi beberapa mutasi di kementerian, maka pada tanggal 3 Maret 1956 Burhanudin Harahap menyerahkan mandatnya.
Baca Selengkapnya: Program Kerja Kabinet Burhanudin Harahap dan Susunan Keanggotaannya
6. Kabinet Ali Sastroamijoyo II (Maret 1956 s.d. Maret 1957)
Program kerja kabinet ini Ali II disebut dengan Rencana Lima Tahun. Program ini memuat masalah jangka panjang, misalnya perjuangan pengembalian Irian Barat. Kemudian kabinet Ali II jatuh karena munculnya semangat anti Cina dan kekacauan di daerah-daerah sehingga menyebabkan kabinet goyah, akhirnya pada bulan Maret 1957 Ali Sastroamijoyo kembali menyerahkan mandatnya.
Baca Selengkapnya: Program Kerja Kabinet Ali Sastroamijoyo II dan Susunan Keanggotaannya
7. Kabinet Djuanda (Maret 1957 – April 1957)
Sama seperti Kabinet Natsir, Kabinet Djuanda juga sering disebut Zaken Kabinet, karena para menterinya merupakan ahli di bidangnya masing-masing. Tugas utama kabinet Djuanda adalah membebaskan Irian Barat dan memperbaiki keadaan ekonomi dan keuangan yang saat itu sedang buruk/kacau.
Prestasi atau keberhasilan yang diraih Kabinet Djuanda adalah berhasil menetapkan batas wilayah Indonesia menjadi 12 mil laut. Ketetapan ini dikenal sebagai Deklarasi Djuanda. Selain itu, pada saat Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, kabinet ini menjadi domisionernya.
Baca Selengkapnya: Program Kerja Kabinet Djuanda dan Susunan Keanggotaannya
Demikian pembahasan singkat mengenai Kondisi Politik Indonesia Masa Demokrasi Liberal. Semoga materi sejarah ini dapat bermanfaat dan berguna bagi pembaca semua. Baca juga artikel menarik dan informatif lainnya. Sekian, terimakasih.