Sejarah Pemberontakan PRRI Permesta - Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia merupakan tema sejarah yang akan kita ulas pada artikel kali ini. Sub tema meliputi latar belakang, proses pemberontakan dan upaya pemerintah dalam menghadapi PRRI atau bisa disebut sebagai Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia.
Latar Belakang Gerakan PRRI
Latar belakang munculnya gerakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia meliputi ;
- Munculnya gerakan anti “Cina” di kalangan masyarakat. Gerakan ini muncul karena masyarakat menganggap orang Cina sebagai penguasa atau pemegang perekonomian.
- Munculnya rasa ketidakpuasan dan ketidak adilan yang dirasa oleh Sumatera dan Sulawesi. Hal ini disebabkan karena alokasi anggaran pembangunan yang diberikan oleh pemerintah pusat tidak sebanding dengan apa yang diberikan kepada pulau Jawa. Jadi pemerintah lebih menitik beratkan pembangunan di Pulau Jawa, sementara luar Jawa sedikit terabaikan.
- Partai politik saling bertentangan dan saling menjatuhkan.
- Munculnya dukungan militer terhadap persoalan di beberapa daerah, contohnya :Kolonel Berlian mendirikan Dewan Garuda, untuk daerah Sumsel (Sumatera Selatan), Kolonel M. Simbolon mengadakan Dewan Gajah untuk daerah Sumut (Sumatera Utara), Kolonel Purnawirawan Ismail Lengah mendirikan Dewan Banteng di Padang, Letkol Ventje Sumual mendirikan Dewan Manguni untuk daerah Sulut (Sulawesi Utara).
Setelah masalah muncul di berbagai daerah, pemerintah pusat kemudian melakukan beberapa upaya untuk menyelesaikan masalah. Berikut ini langkah-langkah pemerintah pusat dalam penyelesaian masalah tersebut.
- Usaha pertama yaitu mengirim utusan yang terdiri dari atas putra daerah, namun usaha yang dilakukan tersebut gagal.
- Upaya kedua kemudian pemerintah pusat mengadakan musyawarah yang sifatnya nasional, akan tetapi usaha tersebut menemui jalan buntu.
- Kemudian pada tanggal 20 November 1957 pemerintah pusat mengadakan musyawarah nasional pembangunan. Musyawarah tersebut dilaksanakan dengan tujuan untuk menyiapkan usaha pembangunan daerah. Namun usaha pembangunan tersebut tidak berjalan lancar karena situasi politik dan keamanan di dalam negeri tidak stabil.
Tiga langkah yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk mengatasi berbagai masalah yang muncul di daerah-daerah nampaknya tidak berhasil. Bahkan, pemerintah daerah sepertinya tidak menganggap keberadaan dari pemerintah pusat.
Baca Juga : Sejarah Pemberontakan PKI Madiun 1948
Baca Juga : Sejarah Pemberontakan PKI Madiun 1948
Proses Pemberontakan PRRI Permesta
Tahap awal pemberontakan yaitu dengan melakukan pertemuan pada tanggal 9 Januari 1958 yang berlangsung di Sungai Dareh Sumatera Barat. Pertemuan tersebut dihadiri oleh tokoh-tokoh Masyumi, PSI dan panglima militer daerah. Pertemuan ini bertujuan untuk membentuk pemerintahan baru dan akan mengadakan rapat raksasa keesokharinya di Padang.
Rapat raksasa kemudian dilangsungkan dengan hasil Ahmad Husain memberikan ultimatum kepada pemerintah pusat untuk melengserkan Kabinet Juanda dalam kurun waktu 5 x 24 jam. Pemerintah kemudian diharuskan menunjuk Mohammad Hatta dan Sultan Hamengkubuwono IX untuk membentuk Zaken Kabinet, serta Presiden Sukarno harus menjadi presiden konstitusional.
Akan tetapi, ultimatum tersebut ditolak oleh pemerintah pusat. Kemudian pada tanggal 15 Februari 1958 Ahmad Husain mengumumkan berdirinya PRRI atau Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia dengan perdana menterinya yaitu Syarifuddin Prawiranegara.
Baca Juga: Pemberontakan DI TII Jawa Tengah
Baca Juga: Pemberontakan DI TII Jawa Tengah
Upaya Pemerintah dalam Menghadapi PRRI / Permesta
Berikut ini langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk menghadapi PRRI atau Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia, meliputi :
- Pemerintah pusat menggantikan para perwira yang ikut mendukung dewan daerah dengan perwira yang loyal terhadap pemerintah pusat.
- Langkah kedua yaitu melakukan negosiasi damai. Hal ini dilakukan demi terciptanya kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akan tetapi, upaya ini tidak ditanggapi oleh para perwira yang bergabung dengan dewan daerah.
- Langkah ketiga yaitu pemerintah membentuk operasi militer, berikut ini penjelasannya ;
- Pemerintah pusat menunjuk Letkol Kaharudin Nasution untuk menumpas pemberontakan PRRI di Riau.
- Kemudian pada bulan April 1958 menunjuk Kolonel Ahmad Yani pemimpin penumpasan pemberontakan PRRI di daerah Sumatera Barat.
- Letkol Ibnu Sutowo diberikan tugas untuk membebaskan wilayah Sumatera Selatan
- Kemudian keempat yakni Brigjen Djatikusuma ditugaskan untuk membebaskan daerah Sumatera Utara.
Baca Juga: