Pemberontakan PKI Madiun - Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, ternyata muncul gangguan keamanan dengan tujuan mengganti pemerintahan yang sah saat itu. Gangguan keamanan yang dikategorikan sebagai tragedi nasional antara lain : pemberontakan PKI di Madiun, pemberontakan DI/TII di Jawa Barat, Jawa Tengah, Aceh, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan.
Gangguan keamanan yang begitu menggemparkan adalah peristiwa pemberontakan Gerakan 30 September. Upaya mengatasi berbagai gangguan keamanan dalam negeri tersebut berhasil ditumpas dengan tegas, baik melalui jalur perundingan diplomasi maupun dengan kekerasan operasi militer.
Foto : Wikipedia |
Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai peristiwa pemberontakan PKI Madiun, poin-poin penting yang akan kita bahas meliputi latar belakang penyebab, kronologi pemberontakan PKI di Madiun dan upaya pemerintah dalam penumpasan PKI Madiun. Namun jika Anda tertarik, baca juga artikel terkait berikut ini :
Artikel Terkait :
Latar Belakang Pemberontakan PKI Madiun
Latar belakang atau penyebab pemberontakan PKI Madiun yaitu karena hasil Perjanjian Renville dipandang sangat merugikan bangsa Indonesia, khususnya dalam bidang politik, sehingga ditentang oleh berbagai pihak. Akibat lebih jauh dari perjanjian ini adalah Amir Syarifudin turun dari jabatannya sebagai perdana menteri. Baca : Isi Perjanjian Renville
Amir Syarifudin kemudian aktif menentang pemerintah melalui Fornt Demokrasi Rakyat (FDR). FDR terdiri atas Partai Sosialis, Partai Buruh, dan PKI yang dipimpin oleh dua tokoh utama yaitu Amir Sarifudin dan Musso. Teror menentang pemerintahan dilakukan dengan beberapa cara, antara lain :
- Melakukan penculikan terhadap kelompok masyarakat yang menentang FDR/PKI.
- Mogok kerja yang dilakukan oleh para buruh di pabrik karung Delangu, Klaten.
- Menuntut dibentuknya pemerintah yang menyertakan wakil dari unsur PKI.
- Menuntut dibubarkannya pemerintahan yang dipimpin oleh Perdana Menteri Moh. Hatta.
Kronologi Pemberontakan PKI Madiun
Pada tanggal 13 hingga 16 September 1948 FDR / PKI membuat kekacauan di Solo, dengan cara mengadu domba unsur TNI dengan masyarakat Solo. Dalam peristiwa ini, dr. Muwardi menjadi korban kekerasan PKI. Kekacauan di Solo ternyata hanya upaya untuk mengalihkan perhatian pemerintah dari tujuan utama PKI.
Di Madiun, PKI melancarkan kekacauan dengan cara menculik dan membunuh tokoh-tokoh masyarakat yang menentang PKI. Tanggal 18 September 1948, Musso dan Amir Syarifudin memproklamasikan berdirinya Republik Soviyet Indonesia yang beraliran komunis. Hal ini berarti PKI telah memberontak terhadap pemerintah yang sah.
Penumpasan PKI Madiun
Menyadari bahaya yang mengancam kesatuan Negara, Perdana Menteri Mohammad Hatta mengambil sikap untuk segera menyelesaikan penumpasan pemberontakan PKI Madiun. Cara yang ditempuh pemerintah adalah mengadakan gerakan operasi militer (GOM), yang dipimpin langsung oleh panglima besar Jenderal Sudirman.
Kolonel Gatot Subroto, ditunjuk sebagai Gubernur Militer Jawa Tengah dengan tugas pokok memimpin TNI menumpas PKI dari arah barat. Kolonel Sungkono diangkat sebagai Gubernur Militer Jawa Timur dengan tugas pokok memimpin TNI menumpas PKI dari arah timur.
Dalam kenyataannya, pemberontakan PKI Madiun tidak mendapat dukungan dari rakyat setempat. Justru sebaliknya rakyat mendukung TNI dalam upaya penumpasan PKI di Madiun. Tanggal 18 September 1948, kota Madiun dan sekitarnya dapat dikuasai kembali oleh TNI.
Operasi militer dilancarkan untuk menumpas PKI Madiun, Musso tertembak mati di Desa Sumandang, Ponorogo. Sedangkan Amir Syarifudin tertangkap di Purwodadi dan selanjutnya dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Militer.
Baca Juga :
Demikian pembahasan singkat terkait dengan Pemberontakan PKI Madiun : Latar Belakang, Kronologi dan Penumpasannya. Semoga dapat berguna dan bermanfaat bagi pembaca semua. Baca juga artikel menarik dan informatif lainnya. Terimakasih.
Sumber Referensi :
- Marwati Djoened Poesponegoro, dkk. 1992. Sejarah Nasional Indonesia VI. Jakarta : Balai Pustaka.
- Himawan Sutanto. 1994. Perintah Presiden Soekarno: Rebut Kembali Madiun. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Wikipedia, diakses pada tanggal 3 November 2018.